Rupiah Masih Tertekan Hingga Pemilu 2014

Rupiah diperkirakan  terus mengalami pelemahan hingga pertengahan tahun 2014 mendatang. Hal ini dipengaruhi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden pada tahun depan.

Ekonom Senior Standard Chartered, Fauzi Ichsan mengatakan, rupiah akan terus mengalami pelemahan ke arah Rp 12.500 pada semester pertama. Namun akan segera membaik usai Pemilu.

"Semester pertama rupiah akan melemah ke arah Rp 12.500 karena tekanan dari tapering quantitative easing, kemudian akan ada pemilu juga. Di semester kedua setelah pemilu, baru rupiah menguat ke Rp 11.400 pada triwulan akhir. Ini artinya suku bunga akan terus naik," ujarnya di Hotel Intercontinental, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2013).

Menurut Fauzi, perbaikan neraca perdagangan serta memperbaiki posisi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga akhir tahun ini hanya akan tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dengan kebijakan kontraksi fiskal dan pengetatan moneter.

"Pada masa Suharto, kontraksi fiskal bisa dilakukan dengan membatalkan proyek-proyek besar dan menaikan harga BBM, tetapi sekarang hal itu tidak bisa karena mau pemilu, sehingga sekarang diserahkan ke BI," lanjutnya.

Selain itu, dia memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan akan mencapai 5,8% karena dibantu oleh stimulus oleh pemilu. Namun tingkat inflasi akan menurun karena kemungkinan pemerintah tidak akan menaikan harga BBM.  Defisit neraca berjalan juga diperkirakan mengalami menurunan dari US$ 3,2 miliar dolar menjadi US$ 2,8 miliar.

Fauzi juga menilai pertumbuhan ekonomi pada tiga  tahun ke depan tidak akan setinggi tiga tahun terakhir. 

"Jadi siapapun yang akan menjadi Presiden pada tahun depan, dia harus mengeluarkan kebijakan pro investor karena kita tidak punya pilihan lain kecuali Indonesia surplus pada neraca berjalan," jelasnya.

Sementara itu, dia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan naik dari 2,6% menjadi 3,3%-3,4% pada tahun depan. Perekonomian di  Eropa juga akan keluar dari masa reses dan akan tumbuh sebesar 1,3%. 

"Namun perbaikan ekonomi global ini tidak serta merta akan berefek pada Indonesia," tandasnya. (Dny/Ahm)

(ahm)

Sumber

Menkeu optimistis pertumbuhan ekonomi 2014 enam persen

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Chatib Basri optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2014 dapat mencapai target yang ditetapkan dalam APBN sebesar enam persen, terutama bersumber dari konsumsi rumah tangga.

"Saya cukup optimis rangenya 5,8--6,0 persen, karena dengan inflasi rendah (tahun ini) maka daya beli akan tinggi dan mendorong pertumbuhan," katanya di Jakarta, Rabu.

Chatib mengatakan faktor lain yang diperkirakan menyumbang pertumbuhan ekonomi tahun 2014 adalah peningkatan konsumsi mulai Februari terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum pada April 2014.

"Orang-orang akan berbelanja untuk pemilu, untuk beli kaos dan makanan. Ini ada additional income untuk menyumbang peningkatan belanja, konsumsi ini porsi PDB terbesar kita," ujarnya.

Ia menambahkan konsumsi pemerintah masih konsisten memberikan andil pada pertumbuhan ekonomi, meskipun komponen ini tidak menyumbang peranan yang terlalu besar dibandingkan sektor ekspor yang diperkirakan membaik mulai 2014.

"Ekonomi AS mulai membaik dibandingkan tahun 2013, harusnya ekspor sedikit membaik. Yang turun mungkin investasi dan akan slowdown," ujar Chatib.

Chatib mengatakan dengan kondisi yang lebih baik secara fundamental dibandingkan tahun 2013, maka perekonomian nasional tahun ini dapat tumbuh lebih tinggi dari tahun lalu yang tercatat sebesar 5,78 persen.

Perekonomian Indonesia 2013 didukung oleh komponen ekspor yang tumbuh 5,3 persen, konsumsi rumah tangga 5,28 persen, konsumsi pemerintah 4,87 persen, pembentukan modal tetap bruto 4,71 persen dan impor 1,21 persen.

Namun struktur PDB tahun 2013, masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 55,82 persen, pembentukan modal tetap bruto 31,66 persen, ekspor 23,74 persen, impor 25,74 persen dan konsumsi pemerintah 9,12 persen.

Struktur perekonomian secara spasial masih didukung oleh Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,99 persen, Sumatera 23,81 persen, Kalimantan 8,67 persen, Sulawesi 4,82 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,53 persen serta Maluku dan Papua 2,18 persen.

Editor: Unggul Tri Ratomo

Sumber

Tidak Bayar Pajak, Aliran Listrik Rumahnya Bakal Diputus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak menyatakan pemerintah bisa saja memutus aliran listrik bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu.

"Seandainya memungkinkan, kalau ada wajib pajak yang terlambat membayar, mungkin bisa dimatikan listriknya," kata Dirjen Pajak Fuad Rahmani di Jakarta, Selasa (8/4).

Dirjen Pajak baru saja melakukan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV. Kerja sama ini dilakukan untuk tukar-menukar data antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kelengkapan data pajak.

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 35A Undang-Undang KUP tentang kewajiban memberikan data terkait perpajakan ke Dirjen Pajak oleh setiap instansi pemerintah. Melalui kerja sama ini, diharapkan target pajak nasional tercapai.

Menanggapi pernyataan Fuad, Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan hal tersebut bisa saja dilakukan. "Namun tentu perlu kewenangan pemerintah untuk hal itu," kata Pamudji.

Sumber

Pemerintah: Belum Ada Rencana Kenaikan BBM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah saat ini belum ada rencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, meskipun kemungkinan tersebut sedang menjadi pertimbangan pemerintah.

"Ini masih dalam 'exercise', tapi belum ada rencana harga BBM naik seusai penyelenggaraan pemilu legislatif," katanya di Jakarta, Senin (7/4).

Chatib menambahkan opsi untuk menaikkan atau menyesuaikan harga BBM bersubsidi tersebut, tergantung dari hasil kajian terbaru yang dilakukan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan serta melihat kondisi perekonomian terkini.

"Saya tidak bilang harga BBM naik atau tidak, jangan 'rule out' kemungkinan itu. Tapi semua ini menunggu 'exercise'," katanya.

Chatib mengatakan pemerintah juga belum memiliki wacana untuk menetapkan kebijakan subsidi tetap dalam APBN-Perubahan maupun dalam APBN selanjutnya, meskipun usulan tersebut pernah muncul untuk mengurangi beban belanja subsidi.

"Ini harus dipelajari dengan baik, tapi kalau rupiah menguat terus, pengurangan (belanja) subsidi karena kebijakan subsidi tetap, tidak banyak, karena harga BBM ikut turun," ujarnya.

Ia menjelaskan kebijakan subsidi energi saat ini belum membahayakan anggaran negara karena nilai tukar rupiah sedang mengalami tren penguatan, sehingga realisasi belanja subsidi energi belum terlalu mengkhawatirkan.

"Kalau 'exchange rate' menguat, (belanja) subsidi bisa mengecil, meskipun harga BBM tetap. Kita masih melakukan 'exercise' mengenai ini," kata Chatib.

Sumber

Dampak Pemilu, Konsumsi Rokok Meningkat

Jakarta -Pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia selalu membawa efek ekonomi. Salah satu yang mendapat berkah di tahun politik ini adalah penerimaan cukai rokok, yang mengalami peningkatan.

"Tahun ini tahun politik, ada dua hajatan besar, Pileg dan Pilpres. Kecenderungan pola 5 tahunan ini, konsumsi rokok cukup tinggi dan kita harapkan akan mempertinggi volume produksinya," kata Direktur Penerimaan dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Susiwijono di di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Priok, Selasa (15/4/2014).

Susiwijono menjelaskan tahun lalu produksi rokok sudah sangat tinggi yaitu mencapai 341 miliar batang. Pada 2014, produksi rokok diperkirakan lebih tinggi lagi.

"Tahun ini diperkirakan 360-362 miliar batang, itu jauh lebih tinggi lagi dari tahun sebelumnya," ungkapnya.

Ditjen Bea Cukai, lanjut Susiwijono, melihat dari efek penerimaan negara sehingga ada dampak positif. Meski demikian, dirinya pun menyadari dampak negatif dari peningkatan konsumsi rokok yaitu penurunan kualitas kesehatan.

"Kalau dari sisi penerimaan, saya optimistis volume produksi cukai akan naik tinggi. Kami menghitung sebesar Rp 116,3 triliun, tetapi dengan kondisi seperti ini target Rp 117,2 triliun bisa tercapai," tutur Susiwijono.

Pada Februari 2014, penerimaan cukai rokok sudah sebesar Rp 13,5 triliun. Nilai tersebut melebihi bulan sebelumnya yaitu Rp 8,5 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan Pemilu memang mendongrak penerimaan cukai. Ini karena konsumsi rokok mengalami kenaikan ketika musim pesta demokrasi.

"Revenue cukai naik cukup tinggi karena mungkin ketika kampanye orang beli rokok. Dalam berbagai meeting juga ada makanan dan rokok," ucap Chatib.

(hds/hds) 

Sumber

Pengusaha Tunggu Sistem Pengupahan Terbaru di 2015 Zulfi Suhendra - detikfinance

Jakarta -Pemerintah sedang menyusun konsep baru sistem pengupahan di Indonesia untuk tahun depan. Kalangan pengusaha mendukung rencana ini selama untuk kebaikan pengusaha dan para pekerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku belum mengetahui secara rinci bagaimana konsep pengupahan yang baru ini. Sebagai pengusaha, Sofjan akan mendukung asal tidak merugikan.

"Kita belum rapatkan, tapi itu usulan yang baik. Itu untuk membantu padat karya," kata Sofjan ditemui di sela acara Aceh Business Forum, di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (15/2/2014).

Sofjan akan membahas usulan tersebut jika rampung dikaji oleh pemerintah. Rapat akan melibatkan dari kalangan pengusaha, serikat pekerja dan juga dewan pengupahan.

"Nanti kita kaji, saya nggak bisa bilang setuju atau tidak karena belum lihat seperti apa. Tapi ini ada keinginan untuk memperbaiki, kalau itu saya setuju. Nanti kita rapatkan, ini baik," katanya.

Pemerintah sedang menyusun konsep baru soal sistem pengupahan di Indonesia. Selama ini, memakai ketentuan Upah Minimum (UMP/UMK) yang diukur dari persentase pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan produktivitas pekerja.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan mulai tahun 2015 akan ada 2 sistem pengupahan yaitu upah minimum dan upah di atas minimum.

"Tahun ini kita akan tetapkan sistem pengupahan yang akan disetujui di tingkat kabupaten/kota. Sistem pengupahan yang membedakan yaitu ada upah minimum dan ada upah di atas minimum yangg dinilai lewat produktivitas tenaga kerja. Sistem ini yang akan dirumuskan oleh Kemenakertrans dan Dewan Pengupahan," ungkap Mahendra.

(zul/hen) 

Sumber

Rute Penerbangan Banyak yang Tutup, Industri Pariwisata Tetap Optimistis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar tak khawatir kunjungan wisatawan bakal turun, menyusul banyaknya maskapai yang mengurangi sejumlah rute penerbangan.

"Kalau menurut saya tidak terlalu (besar dampaknya), karena ada yang nambah juga kan, Lion Air nambah, Sriwijaya Air nambah," sebut dia ditemui di sela-sela diskusi yang digelar Soegeng Sarjadi Syndicate, di Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Memang, kata dia, sangat disayangkan maskapai pelat merah seperti Merpati harus kehilangan banyak rute bahkan tak beroperasi. Namun, di sisi lain, dia menuturkan pemerintah optimistis pertumbuhan kunjungan wisatawan masih bisa ditingkatkan. "Kan banyak juga yang point to point. Dari Singapura atau Kuala Lumpur ke Bali atau Lombok," kata dia mencontohkan.

Meski banyak operator asing yang membuka rute langsung, Sapta menilai, hal itu tidak akan mematikan industri penerbangan dalam negeri. Dia menampik, bahwa jasa transportasi udara bakal dikuasai asing. "Masih banyak kebutuhan kita. Utamanya penerbangan yang jarak pendek. Itu yang perlu kita pompa," kata Sapta.

"Point to point enggak bisa disaingin lah. Gimana mau nyetopdari Kuala Lumpur ke Indonesia. Kan mereka punya penumpang sendiri. Kecuali kita mau buka Bali-Jogja (mungkin dikuasai asing)," papar Sapta.

Seperti diberitakan, Januari 2014, PT Merpati Nusantara Airlines terpaksa menghentikan pelayanannya lantaran kondisi finansial perusahaan yang buruk, dan utang yang lebih dari Rp 6,7 triliun. Tinggal 3 unit pesawat propeller yang dimiliki Merpati. Pemerintah kini tengah mengupayakan restrukturisasi. Namun 19 rute Merpati kini sudah dilelang.

Di luar Merpati, sejumlah maskapai juga terpaksa mengurangi rute penerbangan lantaran harga avtur naik, dan apresiasi dollar AS. Pada 1 Februari 2014, AirAsia Indonesia menutup rute penerbangan Makassar-Jakarta.

Tak lama berselang, PT Tigerair Mandala juga menutup sementara 11 rute yang dioperasikannya, antara lain rute Jakarta, Pekanbaru, Denpasar dan Surabaya. Rute sementara ditutup mulai Februari hingga April ini. “Penghentian dilakukan untuk mengevaluasi rute karena kondisi pasar kurang bagus, karena dollar sedang naik, harga avtur naik,” papar Lucas Suryanata, Public Relation Manager Tigerair Mandala, Rabu (5/2/2014).

Sementara itu, maskapai Sky Aviation dipastikan juga berhenti beroperasi untuk sementara. Pasalnya, Sky masih menunggu investor baru yang mau menyuntikkan dana untuk operasional maskapai. "Ya sementara kami tutup. Saat ini kami sedang menungggu pembicaraan dengan investor baru," kata Sutito Zainudin, General Manajer Marketing PT Sky Aviation, Rabu (19/3/2014).

Sumber

Setelah Politik Stabil, Indonesia Butuh Investasi untuk Bangun Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Soegeng Sarjadi bersyukur pemilu legislatif 9 April 2014 lalu berlangsung aman. Hal ini membuktikan demokrasi Indonesia kian matang.

Soegeng menyebut, belum genap 69 tahun Indonesia merdeka, kedewasaan dalam berpolitik sudah hampir menyamai Amerika Serikat. Setelah kondisi politik stabil, ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam membangun negara, yaitu investasi untuk perekonomian.

"Kemudian apa setelah pergantian pemimpin? Lalu apa? Pembangunan yang lebih susah daripada membangun. Karena sekali menempatkannya keliru, meluruskannya lebih sulit daripada kalau menempatkan kebijakan di bidang politik," kata dia dalam Aceh Busines Forum, yang dihelat di Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Soegeng mengatakan, jika menghendaki pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan investor untuk investasi. Dia menyebut, investasi di daerah juga penting. Sebabnya, tanpa membangun daerah, maka yang tumbuh hanya wilayah pusat.

"Bangun daerah adalah bangun republik. Tanpa itu, yang tumbuh hanya pusat," imbuhnya.

Mengenai investasi di Aceh, dia menambahkan, jika investasi berjalan baik, ada optimisme investasi di wilayah lain pun berhasil. 

Sementara itu, Gubernur Aceh Zaini Abdulllah berharap daerahnya bisa menjadi model pembangunan daerah, meski diakui masih banyak tantangan. Sebagai perbandingan, pembangunan daerah Bali bisa sangat gencar dan bisa dicontoh.

"Kenapa Aceh tidak? Stigma di Aceh harus segera dihapus," pesannya. Tak hanya Aceh, dia juga berpesan agar stigma-stigma yang menghambat investasi di Manado dan Papua juga bisa hilang.

SUMBER