Jakarta -Pemerintah sedang menyusun konsep baru sistem pengupahan di Indonesia untuk tahun depan. Kalangan pengusaha mendukung rencana ini selama untuk kebaikan pengusaha dan para pekerja.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku belum mengetahui secara rinci bagaimana konsep pengupahan yang baru ini. Sebagai pengusaha, Sofjan akan mendukung asal tidak merugikan.
"Kita belum rapatkan, tapi itu usulan yang baik. Itu untuk membantu padat karya," kata Sofjan ditemui di sela acara Aceh Business Forum, di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (15/2/2014).
Sofjan akan membahas usulan tersebut jika rampung dikaji oleh pemerintah. Rapat akan melibatkan dari kalangan pengusaha, serikat pekerja dan juga dewan pengupahan.
"Nanti kita kaji, saya nggak bisa bilang setuju atau tidak karena belum lihat seperti apa. Tapi ini ada keinginan untuk memperbaiki, kalau itu saya setuju. Nanti kita rapatkan, ini baik," katanya.
Pemerintah sedang menyusun konsep baru soal sistem pengupahan di Indonesia. Selama ini, memakai ketentuan Upah Minimum (UMP/UMK) yang diukur dari persentase pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan produktivitas pekerja.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan mulai tahun 2015 akan ada 2 sistem pengupahan yaitu upah minimum dan upah di atas minimum.
"Tahun ini kita akan tetapkan sistem pengupahan yang akan disetujui di tingkat kabupaten/kota. Sistem pengupahan yang membedakan yaitu ada upah minimum dan ada upah di atas minimum yangg dinilai lewat produktivitas tenaga kerja. Sistem ini yang akan dirumuskan oleh Kemenakertrans dan Dewan Pengupahan," ungkap Mahendra.
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar